Oleh Dwi Scativana Isnaeni
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak 2025 hadir dengan ambisi besar: mengatasi persoalan gizi, menekan angka stunting, serta meningkatkan konsentrasi belajar anak. Sekolah dipilih sebagai pusat utama distribusi karena dianggap paling strategis. Anak-anak hadir setiap hari, pengawasan lebih mudah, dan guru bisa menjadi penghubung antara program dengan keluarga. Namun, dari sini muncul pertanyaan mendasar: apakah program ini justru akan menjadi beban tambahan bagi guru di sekolah, yang selama ini sudah dipenuhi berbagai tugas administratif dan kewajiban mengajar?
Sekolah dan Peran Guru dalam MBG
Dalam rancangan pemerintah, sekolah bukan hanya tempat anak menerima makanan, melainkan pusat distribusi sekaligus agen edukasi gizi. Guru didorong untuk mengawasi kegiatan makan bersama, memastikan seluruh siswa mendapat porsi yang sama, sekaligus memanfaatkan momen tersebut sebagai sarana pendidikan pola hidup sehat. Secara konsep, peran ini memang selaras dengan fungsi sekolah sebagai tempat pembentukan karakter. Akan tetapi, dalam praktiknya, guru sering kali terbebani pekerjaan tambahan yang tidak ada hubungannya langsung dengan inti profesinya sebagai pendidik.
Distribusi makanan setiap hari misalnya, membutuhkan pengawasan ketat. Di sekolah dengan jumlah siswa ratusan, guru harus mengatur antrean, menjaga ketertiban, hingga memastikan tidak ada siswa yang terlewat. Selain itu, guru juga diminta mencatat jumlah makanan yang datang, kondisi makanan yang diterima, serta laporan jika ada insiden seperti makanan basi atau keracunan. Beban administratif ini memperpanjang daftar tugas guru yang sebelumnya sudah penuh dengan urusan administrasi kurikulum, asesmen, dan pelaporan pembelajaran.
- Iklan -
Kasus-kasus di lapangan menunjukkan gambaran nyata beban tambahan tersebut. Di Sragen pada Agustus 2025, ratusan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Guru yang seharusnya fokus mendidik, justru menjadi pihak pertama yang mengevakuasi siswa, menghubungi tenaga medis, dan membuat laporan resmi. Di Banggai Kepulauan, guru bahkan mendokumentasikan jumlah siswa terdampak dan melaporkannya ke dinas kesehatan. Peran semacam ini jelas berada di luar kapasitas seorang pendidik, tetapi mau tidak mau tetap harus dijalankan. Sementara itu, di Tangerang, pilot project MBG berjalan lebih baik dengan integrasi kegiatan makan dalam pembelajaran, tetapi guru tetap mengakui waktu mengajar menjadi semakin padat.
Dampak terhadap Profesi Guru
Beban tambahan ini memiliki dampak serius terhadap profesi guru. Pertama, fokus mengajar terganggu karena energi banyak tersedot untuk mengurus distribusi dan administrasi MBG. Kedua, tekanan sosial meningkat. Bila ada masalah pada makanan, orang tua biasanya melapor langsung ke guru, bukan ke penyedia makanan. Akibatnya, guru sering menjadi sasaran protes, padahal bukan pihak yang memproduksi makanan. Ketiga, guru dipaksa berperan ganda tanpa dukungan memadai. Mereka mendadak menjadi “pengawas gizi” tanpa pelatihan dasar tentang keamanan pangan atau prosedur darurat. Keempat, ada ketidakadilan beban kerja antar sekolah. Di sekolah perkotaan dengan staf tambahan, beban bisa terbagi. Namun di sekolah terpencil dengan fasilitas minim, guru harus mengerjakan semuanya sendiri, dari mencatat hingga membagikan makanan.
Situasi ini menimbulkan risiko jangka panjang. Jika guru terus terbebani, kualitas pembelajaran bisa menurun. Guru akan kehabisan energi, stres meningkat, dan fokus utama mereka untuk mendidik generasi penerus menjadi terganggu.
Apakah Guru Harus Dilibatkan?
Meski jelas menambah beban, guru tetap sulit dilepaskan dari pelaksanaan MBG. Ada beberapa alasan mendasar. Pertama, guru hadir setiap hari di sekolah dan mengenal siswanya lebih baik daripada pihak luar. Kedua, guru adalah figur yang dipercaya masyarakat, sehingga orang tua merasa lebih tenang bila makanan anak diawasi langsung oleh guru. Ketiga, kegiatan makan bersama bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter, seperti menanamkan kebiasaan mencuci tangan, berbagi, disiplin, dan menghargai makanan. Dengan kata lain, keterlibatan guru sebenarnya memberi nilai tambah, tetapi harus ditempatkan secara proporsional agar tidak mengorbankan peran utama mereka sebagai pendidik.
Solusi Agar Guru Tidak Terlalu Terbebani
Agar MBG tidak menjadi beban berlebihan, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata. Pertama, sekolah harus mendapat tenaga pendukung khusus, seperti petugas gizi atau relawan lokal yang bertugas menangani distribusi makanan. Dengan begitu, guru hanya berperan sebagai pengawas umum, bukan penanggung jawab penuh. Kedua, guru yang tetap terlibat perlu mendapat insentif berupa tunjangan khusus, sehingga kerja tambahan mereka diakui secara formal. Ketiga, pelatihan dasar tentang keamanan pangan dan prosedur darurat perlu diberikan agar guru siap menghadapi masalah di lapangan. Keempat, sistem administrasi harus disederhanakan melalui aplikasi digital, agar guru tidak dibebani laporan manual yang memakan waktu. Terakhir, komite sekolah dan orang tua perlu dilibatkan dalam pengawasan, sehingga tanggung jawab tidak seluruhnya ditumpahkan kepada guru.
Dukungan infrastruktur juga tidak kalah penting. Banyak sekolah yang tidak memiliki dapur, gudang, atau alat pendingin. Tanpa perbaikan fasilitas, kualitas makanan sulit dijaga, dan ujung-ujungnya guru akan terus menerima keluhan. Oleh karena itu, sebagian anggaran MBG sebaiknya diarahkan untuk memperkuat sarana pendukung di sekolah.
Arah dan Peran Guru ke Depan
Makan Bergizi Gratis adalah program besar dengan tujuan yang mulia: meningkatkan kualitas gizi anak bangsa sekaligus mendukung proses belajar di sekolah. Namun, dalam praktiknya, guru menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tidak hanya mendidik, tetapi juga harus mengurus distribusi makanan, membuat laporan, mengawasi kualitas, hingga menangani krisis bila terjadi insiden. Kondisi ini jelas merupakan beban tambahan yang dapat mengganggu fokus dan menurunkan kualitas pembelajaran.
Jawaban atas pertanyaan “Apakah MBG akan jadi beban tambahan guru di sekolahan?” adalah: ya, jika program berjalan apa adanya tanpa dukungan memadai; tetapi tidak, jika pemerintah mampu menata ulang peran guru, menyediakan tenaga pendukung, memberikan insentif, dan memperkuat infrastruktur. Dengan dukungan tersebut, guru bisa tetap fokus pada peran utama mereka, sekaligus menjadikan MBG sebagai bagian dari pendidikan budaya gizi dan pola hidup sehat di sekolah.
-Dwi Scativana Isnaeni adalah Ahli Madya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dan Sarjana Pendidikan Seni Pertunjukan. Penulis merupakan seorang pendidik dan penulis yang aktif mengangkat tema-tema keislaman, isu-isu pendidikan,seni dan budaya masyarakat serta kajian ilmiah.
