Oleh: Aisyah Anggraeni, S.Pd., M.Pd.
Mahasiswa S3/Doktor Pendas FIP Universitas Negeri Padang (UNP) Sumbar; Pembina Griya Riset Plikon (GRiP) Magelang
Negeri ini memang selalu punya cara kreatif memperlakukan guru. Ketika pendidikan disebut kunci masa depan bangsa, guru dipuji sebagai pahlawan. Tetapi ketika anggaran mulai tegang dan sistem ingin dirapikan, guru mendadak berubah menjadi ‘beban administrasi’ yang harus ditata ulang. Barangkali hanya di negeri ini seseorang bisa disebut pewaris tugas para nabi pada pagi hari, lalu dianggap masalah kepegawaian pada sore harinya.
Di banyak daerah, sekolah negeri hari ini sebenarnya masih bertahan berkat guru honorer. Mereka mengajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahkan kadang merangkap operator sekolah, admin dapodik, pengurus BOS, hingga teknisi printer ketika tinta mendadak macet menjelang pelaporan. Dengan kata lain, mereka adalah fondasi pendidikan nasional yang bekerja diam-diam tanpa banyak masuk pidato resmi.
- Iklan -
Tetapi begitulah nasib fondasi di negeri birokrasi: paling dicari ketika bangunan goyah, paling cepat dilupakan ketika rapat penataan dimulai. Bahasa kebijakan memang selalu terdengar mulia. Penataan. Profesionalisasi. Transformasi pendidikan. Kata-kata itu mengalir halus seperti iklan masa depan. Masalahnya, ruang kelas tidak hidup dari istilah.
Di atas kertas, semuanya tampak tertib. Data guru tersedia. Dashboard pendidikan semakin canggih. Presentasi penuh grafik terus dipamerkan. Tetapi di sebuah sekolah kecil di daerah, satu guru masih harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena kekurangan tenaga pengajar.
Ironisnya, di tengah kekurangan itu, sebagian guru justru terancam keluar dari sistem. Mungkin beginilah bentuk modernisasi pendidikan kita: guru belum cukup, tetapi pengurangan tetap jalan.
Padahal dunia internasional sedang menghadapi krisis guru global. UNESCO memperkirakan dunia membutuhkan tambahan sekitar 44 juta guru hingga 2030. Negara-negara lain sibuk mempertahankan tenaga pendidik agar profesi guru tetap diminati. Kita tampaknya lebih sibuk memastikan tabel kepegawaian terlihat rapi.
Yang menarik, profesi guru di negeri ini selalu dibungkus dengan romantisme pengabdian. Guru diminta sabar, tulus, ikhlas, adaptif terhadap teknologi, dekat dengan murid, memahami kurikulum baru, serta sanggup hidup dalam ketidakpastian tanpa banyak mengeluh.
Kata ‘pengabdian’ dipakai seperti balsem nasional. Honor kecil? Pengabdian. Status tidak jelas? Pengabdian. Beban kerja menumpuk? Tetap pengabdian. Lama-lama profesi guru terdengar seperti jalan sufi modern. Padahal warung sembako tidak menerima pembayaran memakai keikhlasan.
Dalam tradisi Islam, guru justru ditempatkan sangat mulia. Imam Al-Ghazali (1091) menyebut guru sebagai pewaris tugas para nabi karena mereka membimbing manusia menuju ilmu dan akhlak. Tetapi tampaknya dalam praktik birokrasi modern, warisan paling nyata yang diterima guru hanyalah formulir pendataan yang terus bertambah.
Di titik ini, pendidikan kita mulai terasa aneh. Guru dipuji secara moral, tetapi dilemahkan secara struktural. Penghormatan kepada guru sangat melimpah dalam pidato, tetapi jauh lebih hemat dalam kebijakan.
Setiap Hari Pendidikan Nasional, guru kembali dimuliakan. Video inspiratif diputar. Musik haru dimainkan. Kata ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ diucapkan dengan penuh semangat.
Setelah acara selesai, guru kembali membuka aplikasi administrasi sambil berharap statusnya belum hilang dalam gelombang penataan berikutnya. Mungkin memang lebih murah menghormati guru lewat baliho dibanding lewat kepastian hidup.
Yang lebih mengkhawatirkan, situasi ini sedang diam-diam merusak masa depan profesi guru sendiri. Anak-anak muda sekarang realistis. Mereka melihat bagaimana sebagian guru bekerja bertahun-tahun dengan penghasilan terbatas dan status tidak pasti. Mereka juga menyaksikan profesi guru makin dipenuhi pekerjaan administratif yang panjang. Lalu negara bertanya mengapa minat menjadi guru mulai menurun. Jawabannya mungkin sederhana: generasi muda belajar dari kenyataan, bukan slogan.
Syed Muhammad Naquib al-Attas (1978) pernah menegaskan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses pembentukan adab. Tetapi adab tampaknya sulit tumbuh dalam sistem yang terlalu sibuk mengurus administrasi dan terlalu lambat menjaga martabat guru.
Di tengah situasi itu, kita mulai terlalu percaya bahwa teknologi akan menyelesaikan semua persoalan pendidikan. Platform digital diperbanyak. Dashboard diperindah. Aplikasi belajar diperluas.
Tetapi tidak ada aplikasi yang mampu menggantikan guru yang memahami muridnya satu per satu. Tidak ada algoritma yang bisa menggantikan keteladanan. Dan tidak ada transformasi digital yang akan berhasil ketika ruang kelas kehilangan manusia yang menjadi jantung pendidikan itu sendiri.
Ibnu Khaldun (1377) pernah mengingatkan bahwa kemajuan peradaban sangat ditentukan oleh penghormatan terhadap ilmu dan pendidik. Tetapi tampaknya kita sedang mencoba eksperimen baru: membangun pendidikan maju sambil membuat guru hidup dalam kecemasan.
Karena itu, mengeluarkan guru tanpa solusi matang sebenarnya bukan sekadar menciptakan masalah ketenagakerjaan baru. Itu sama saja membuka lubang baru dalam pendidikan nasional sambil tetap percaya bahwa semuanya baik-baik saja selama laporan tahunan terlihat rapi.
Dan seperti biasa, jika nanti pendidikan kembali bermasalah, kita mungkin akan kembali menggelar seminar nasional, rapat koordinasi, dan forum transformasi pendidikan. Sementara di sebuah sekolah kecil, murid-murid masih menunggu siapa yang akan mengajar mereka minggu depan.
* Aisyah Anggraeni, S.Pd., M.Pd. adalah mahasiswa Prodi S3/Doktor Pendidikan Dasar FIP Universitas Negeri Padang (UNP); pembina Griya Riset Plikon (GRiP) Magelang.
