Oleh: Muhammad Nur Faizi
Beberapa tahun terakhir, wacana literasi di Indonesia semakin ramai. Bukan lagi sekadar ajakan membaca buku, tetapi mencakup bagaimana menghadirkan akses yang merata, menyediakan bahan bacaan bermutu, serta membangun jejaring yang kuat antar pegiat. Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejak 2024 meluncurkan program bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB) yang menyasar ribuan lokus di desa-desa. Setiap perpustakaan desa atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM) mendapat kiriman hingga seribu eksemplar buku baru, lengkap dengan rak, bahkan pelatihan daring bagi pengelola.
Di Jawa Barat saja, ada 713 unit yang mendapat distribusi buku, terdiri dari 237 perpustakaan desa/kelurahan dan 476 TBM. Di Kabupaten Ciamis, bantuan serupa diberikan ke 38 titik, sementara di Garut ada 15 titik. Bahkan di Lombok Utara, bantuan menyentuh TBM hingga rumah ibadah. Program ini dirancang berkesinambungan, dengan target nasional mencapai sepuluh ribu lokus pada 2025. Menariknya, hasil survei awal menunjukkan lebih dari 96 persen pengelola merasakan peningkatan kunjungan, sementara 72 persen di antaranya mulai menyelenggarakan kegiatan literasi kreatif, seperti membaca nyaring, pustakawan cilik, hingga kelas diskusi tematik.
Di luar program pemerintah, pegiat TBM semakin aktif membangun jaringan. Pada awal 2025 lalu, lebih dari 190 penggerak literasi dari berbagai daerah berkumpul di Magelang dalam acara Temu Pegiat TBM Nasional. Kegiatan yang dipusatkan di TBM Ibnu Hajar ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi forum refleksi bersama mengenai masa depan literasi. Dari sana terlihat betul bahwa TBM bukan lagi sekadar ruang peminjaman buku, tetapi semakin berkembang menjadi ruang kultural dan sosial bagi masyarakat.
- Iklan -
Namun, ada satu pertanyaan yang cukup penting, bagaimana dengan TBM yang lahir dari rahim organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama? Apakah TBM yang dikelola warga NU sudah mendapat ruang dan dukungan yang memadai, atau justru masih tercecer dalam arus besar program nasional?
TBM NU di Tengah Keterbatasan
Secara historis, warga NU sudah akrab dengan tradisi membaca dan menulis. Kitab-kitab kuning, tradisi sorogan, hingga pengajian rutin di pesantren adalah bagian dari khazanah literasi yang hidup di akar rumput. Namun, ketika istilah literasi diperluas ke ranah publik dengan bentuk TBM, banyak warga NU masih berjalan pelan. Tidak semua ranting atau cabang NU memiliki TBM yang terdata resmi, dan tidak semua TBM yang dikelola warga NU masuk dalam skema bantuan pemerintah.
Keterbatasan infrastruktur masih menjadi masalah paling mendasar. Banyak TBM yang dikelola secara swadaya di mushala, ruang tamu, atau pos ronda. Koleksi buku sering kali seadanya, berasal dari donasi atau buku bekas. Ketika program bantuan pemerintah hadir, belum tentu TBM-NU mampu mengaksesnya, karena syarat administratif dan data yang harus dilengkapi tidak selalu mudah dipenuhi oleh pengelola di desa.
Selain itu, persoalan literasi digital mulai muncul. Program bantuan masih berfokus pada buku cetak, sementara warga di desa mulai berhadapan dengan kebutuhan literasi yang lebih luas, muali cara menggunakan gawai secara sehat, memahami berita hoaks, hingga memanfaatkan media digital untuk belajar. TBM-NU di banyak daerah belum memiliki koneksi internet memadai, apalagi perangkat komputer yang bisa digunakan bersama. Kondisi ini membuat literasi digital masih menjadi mimpi yang jauh.
Namun, harapan tetap terbuka. Pertemuan para pegiat literasi di Magelang misalnya, menghadirkan perwakilan TBM dari jaringan NU. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana TBM di desa bisa tumbuh menjadi ruang sosial, tempat anak-anak membaca sekaligus belajar berkebun, atau ruang ibu-ibu berkumpul sambil mengikuti kelas keterampilan. Di sinilah terlihat bahwa TBM-NU memiliki keunggulan, yakni ia tidak hanya berdiri sebagai ruang baca, tetapi juga terhubung erat dengan kultur lokal, tradisi keagamaan, dan jaringan sosial warga NU yang luas.
Menuju Roadmap Literasi NU
Jika menengok situasi terbaru, ada beberapa arah strategis yang bisa diperjuangkan TBM-NU dalam jangka panjang. Pertama, memperkuat basis data dan pendataan TBM di bawah NU. Selama ini, data TBM secara nasional memang sudah ada, tercatat lebih dari 3.500 TBM aktif. Tetapi belum ada data resmi berapa di antaranya yang dikelola oleh warga NU. Padahal, data semacam ini sangat penting untuk memastikan TBM-NU bisa masuk dalam program bantuan nasional maupun provinsi.
Kedua, membangun literasi digital yang kontekstual dengan kebutuhan desa. NU bisa mendorong TBM-NU untuk menjadi pusat literasi ganda: buku cetak dan literasi digital. Tidak harus canggih, tetapi sederhana. Misalnya dengan menyediakan ruang baca yang juga dilengkapi perangkat sederhana seperti tablet atau komputer bekas, dilengkapi dengan koleksi e-book atau audio cerita rakyat dalam bahasa lokal. Dengan begitu, TBM-NU bisa menjembatani tradisi baca kitab klasik dengan kebutuhan generasi digital.
Ketiga, menjadikan TBM sebagai ruang kultural NU di desa. Ini bukan sekadar soal membaca buku, tetapi menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. NU sudah punya konsep besar seperti Islam Nusantara yang menghargai tradisi dan kebudayaan. TBM bisa menjadi medium penerjemah gagasan itu: ruang di mana anak-anak mengenal cerita rakyat, ibu-ibu belajar keterampilan ekonomi, atau pemuda berdiskusi tentang isu sosial. Dengan demikian, literasi tidak berdiri kaku, tetapi benar-benar hadir sebagai ruh kehidupan masyarakat.
Keempat, membangun jejaring dengan TBM lain di luar NU. Pertemuan nasional di Magelang membuktikan bahwa semangat berbagi praktik baik bisa melahirkan inspirasi. TBM-NU tidak perlu berjalan sendiri. Mereka bisa belajar dari komunitas lain, berkolaborasi dalam program baca nyaring, pameran buku, atau festival literasi. Dengan begitu, TBM-NU tidak hanya terhubung dengan struktur NU, tetapi juga dengan gerakan literasi nasional.
Kelima, membangun kemandirian melalui model ekonomi sederhana. Selama ini, banyak TBM hidup dari donasi atau bantuan program. TBM-NU bisa mulai mencari pola usaha kecil yang mendukung keberlanjutan. Misalnya membuka kios fotokopi, menjual produk UMKM, atau membuat kelas keterampilan berbayar dengan biaya terjangkau. Dengan begitu, TBM tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi punya sumber daya sendiri untuk bertahan.
Dengan itu, TBM-NU tidak sekadar bicara soal buku. Ia bicara tentang masa depan desa, tentang bagaimana anak-anak tumbuh dengan budaya membaca, tentang bagaimana warga bisa lebih kritis terhadap informasi, dan tentang bagaimana NU hadir bukan hanya di ruang ibadah, tetapi juga di ruang pengetahuan. Momentum bantuan literasi dari pemerintah dan geliat komunitas literasi nasional harus segera ditangkap. Jika tidak, TBM-NU akan tertinggal, sementara jalan literasi nasional terus melaju.
