ArtikelOpini

Posisi Indonesia di Tengah Perang Ideologi

Oleh KH. Muhamad Muzamil

Dalam kehidupan bernegara maupun beragama, perbedaan pemikiran dan ideologi adalah sebuah keniscayaan. Justru dengan perbedaan ini, manusia menjadi mengerti bila mau mengambil pelajaran atau hikmah atas berbagai peristiwa yang terjadi, supaya saling memahami dan menghargai satu sama lain.

Adakalanya perbedaan tersebut diselesaikan melalui dialog dan adu argumentasi, bahkan juga perang yang menelan korban yang tidak sedikit, seperti kerusakan badan dan jiwa manusia, serta infra struktur bangunan, seperti pada perang dunia pertama dan kedua. Homo homoni lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Perang dunia pertama terjadi pada 1914-1918, yang menelan korban hingga 9 juta tentara. Kemenangan ada pada pihak Sekutu, dan berakhirnya kekaisaran Jerman, Rusia, Utsmaniyah dan Australia Hongaria. Serta berdirinya Liga Bangsa-Bangsa.

Kemudian juga meletus perang dunia kedua tahun 1939-1945. Perang ini menelan korban 50-70 juta jiwa. Perang ini juga dimenangkan Pasukan Sekutu, yang kemudian lahir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan kemudian awal perang dingin antara kekuatan raksasa Amerika dan Rusia.

Meski di beberapa kawasan Dunia sekarang masih diwarnai perang seperti di beberapa negara di Timur Tengah dan jalur Gaza, namun juga terjadi perang pemikiran dan ideologi untuk berebut pengaruh ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Perang ideologi yang terjadi adalah antara ideologi neo sosial demokratik dan ideologi neo liberal. Kemudian dengan hegemoni ideologi neo liberal, muncul sikap yang berbeda di kalangan umat Islam, seperti paham Syi’ah, Neo Khowatij, Neo Muktazilah, sunni Salafi Wahabi dengan berbagai macam variannya dan paham shufi atau thoriqoh.

Dalam Dunia Islam, sejak lahirnya pemikir besar Imam Abu Al-Hasan bin Ismail Al-Asy’ari (873-935 M), dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi (853-944 M), sebenarnya kelompok menyimpang dari Islam yang terjadi ketika kepemimpinan Sahabat Ali bin Abi Thalib kw (656-661 M) seperti Syi’ah dan Khawarih telah kehilangan pengaruh di kalangan ummat Islam. Secara mayoritas ummat Islam adalah ikut pada Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi.

Namun akibat perang dunia, firqoh yang menyimpang tersebut menemukan momentum bangkit kembali, yang puncaknya adalah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pada 3 Maret 1924.

Setelah itu muncul perang Soviet-Afghanistan tahun 1979-1989. Dalam perang ini Soviet mundur namun berlanjut perang saudara antara kelompok pemerintah demokratik Afghanistan dan kelompok mujahidin, yang belakangan melahirkan Al-Qaida dan ISIS di Irak dan Syiria.

Kemudian bagaimana Indonesia? Sejak Merdeka tahun 1945, Indonesia tidak melibatkan diri dalam peperangan dengan sikap politik non blok, bebas aktif. Kemerdekaan Indonesia menjadi inspirasi kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Namun dengan lahirnya PBB, posisi Indinesia tidak kuat karena adanya hak veto negara-negara besar, seperti China, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

Meskipun Indonesia bersikap non blok, namun Indonesia terkena imbas perang, baik perang dunia, perang dingin, maupun sekarang perang ideologi dan pemikiran.

Diawali dari datangnya kembali NICA setelah Kemerdekaan RI tahun 1945 kemudian muncul resolusi jihad NU sehingga meletus perang Surabaya. Terjadi pula perang agresi militer pertama tahun 1947, dan agresi militer Belanda kedua tahun 1948 yang terjadi di Jawa dan Sumatera yang mengakibatkan dibentuknya pemerintah darurat yang dipimpin Syafrudin Perwiranegara di Sumatra.

Kemudian perang gerilya yang dipimpin Jendral Besar Soedirman hingga tahun 1949, kemudian pasukan Siliwangi yang juga menghadapi pasukan pemberontak DII/TII.

Setelah itu berlaku UUDS tahun 1950-1959. Tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilu yang pertama. Hasilnya terbentuk DPR dan Majelis Konstituante yang mulai bersidang di Bandung bulan Nopember tahun 1956.

Pada awalnya diterapkan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, situasi tidak stabil, kemudian diubah oleh Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Namun sampai pada tahun 1959, belum mampu menghasilkan keputusan tentang UUD, sehingga akhirnya tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang antara lain berisi kembali pada UUD 1945.

Dalam Demokrasi terpimpin, terjadi persekutuan konsepsi antara ideologi nasionalisme, agama dan komunisme (nasakom). Pada tahun 1962 terjadi perebutan Irian Barat dalam operasi Trikora.

Di era Demokrasi Terpimpin tahun 1958-1965, Amerika Serikat memberikan bantuan militer senilai 64 juta dolar sehingga sebelum akhir tahun 1960 telah terbentuk 43 Batalyon angkatan bersenjata Indonesia.

Tahun 1965-1966 terjadi pergolakan politik yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit, sehingga setelah 21 tahun menjabat, Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto.

Setelah 32 tahun menjabat, Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden Habibie, yang kemudian Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia menjadi Timor Leste tahun 1999.

Setelah itu gerakan sparatis juga muncul di wilayah pripinsi lain seperti Aceh dan Papua, namun masih bisa diajak kompromi dengan otonomi.

Menyimak sejarah Indonesia yang panjang tersebut, dapatlah dimengerti bahwa perang ideologi atau pemikiran juga tengah terjadi, sebagai akibat perang dunia maupun perang dingin yang telah lalu.

Karenanya, baik pemimpin pemerintahan (Presiden beserta Lembaga Negara yang ada), maupun pemimpin masyarakat dan tokoh agama, seyogyanya menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keunggulan untuk melakukan diplomasi dan dialog dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi tengah diantara dua ideologi yang bertentangan, yakni ideologi kiri (neo sosial demokratik) dan kanan (neo liberal).

Skala prioritas pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, hendaknya juga dilakukan dengan terlebih dulu memperkuat ideologi nasional Pancasila. Wallahu a’lam.

-Penulis adalah Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan