Oleh Aula Zakiyatur R
“Bangsa yang kenyang belum tentu menjadi bangsa yang cerdas. Namun bangsa yang cerdas hampir selalu mampu mengatasi kelaparan.”
Di situlah paradoks Indonesia hari ini.
Di satu sisi, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi besar untuk menciptakan generasi sehat. Di sisi lain, ruang publik justru dipenuhi pertanyaan: mengapa pemenuhan gizi dan pendidikan masih kerap dipertentangkan?
Tidak ada yang salah dengan memberi makan anak-anak bangsa. Justru sebaliknya, anak yang lapar sulit berkonsentrasi, rentan mengalami gangguan tumbuh kembang, dan memiliki capaian belajar yang lebih rendah. Dari sudut pandang Sustainable Development Goals (SDGs), MBG selaras dengan Tujuan point 2 yaitu Zero Hunger dengan menghapus kelaparan dan memperbaiki gizi masyarakat.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting nasional pada 2024 masih berada di kisaran 19,8% (Kementerian Kesehatan, 2025). Angka tersebut memang menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa persoalan gizi masih menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi kualitas belajar dan perkembangan anak.
Namun, SDGs tidak pernah dimaksudkan untuk mengejar satu tujuan dengan mengabaikan tujuan lainnya. Seharusnya Zero Hunger berjalan berdampingan dengan Quality Education. Artinya, keberhasilan mengurangi kelaparan tidak boleh dibayar dengan melemahnya kualitas pendidikan. Sebab pembangunan berkelanjutan tidak diukur dari keberhasilan dari satu tujuan, tetapi dari menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan.
Di sinilah pertanyaan itu menjadi relevan. Jika pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa, Lantas, bagaimana memastikan pemenuhan gizi anak dapat berjalan beriringan dengan upaya penguatan kualitas pendidikan? Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap MBG, melainkan ikhtiar memastikan setiap kebijakan saling menguatkan, bukan saling melemahkan.
Pendidikan tidak pernah sekadar mengisi kepala dengan pengetahuan. Lebih dari itu, pendidikan membangun karakter, daya pikir, kreativitas, dan kemampuan keluar dari lingkaran kemiskinan. Makanan memang membuat anak mampu belajar hari ini, tetapi pendidikan menentukan apakah kelak mereka mampu memberi makan keluarganya sendiri.
Namun, PR pendidikan masih panjang. PISA 2022 mencatat skor literasi, matematika, dan sains anak Indonesia turun dibanding tahun 2018, dan masih jauh di bawah rata-rata negara OECD (OECD, 2023). Memang benar perut yang kenyang membantu anak bertahan hari ini, tetapi kemampuan berpikirlah yang menentukan daya saing bangsa pada masa depan.
Masalahnya, Indonesia bukan negara dengan kebutuhan yang seragam. Perbedaan kondisi antardaerah menuntut kebijakan yang juga mampu membaca perbedaan tersebut. Di sejumlah wilayah 3T, persoalan gizi masih berjalan beriringan dengan keterbatasan akses pendidikan. Contoh, di Papua Pegunungan, anak harus berjalan 1-2 jam ke sekolah dengan kondisi gizi kurang optimal.
Karena itu, MBG semestinya dijalankan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar pemerataan. Wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pangan, angka stunting tinggi, dan tingkat kemiskinan yang besar patut menjadi prioritas. Keadilan dalam kebijakan bukan berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang, melainkan memastikan setiap daerah memperoleh dukungan sesuai dengan kebutuhannya.
Di sinilah ukuran sebuah kebijakan sebenarnya diuji. Bukan ketika diluncurkan atau ramai diperbincangkan, melainkan ketika mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Disitulah kebijakan yang baik tidak berhenti pada tujuan yang tertulis, tetapi tampak dalam perubahan yang nyata.
Tantangan pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya kelaparan, tetapi juga ketimpangan. Ketimpangan yang dibiarkan hari ini dapat berubah menjadi keterbatasan kesempatan pada masa depan. Yang sering luput dari perhatian ialah bahwa kerusakan pendidikan tidak selalu tampak hari ini. Sekolah yang batal diperbaiki tidak langsung menurunkan angka kelulusan. Guru yang gagal mengikuti pelatihan tidak langsung membuat nilai siswa merosot. Namun, akumulasi dari keputusan-keputusan kecil itulah yang kelak menentukan apakah Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing atau justru tertinggal.
Disisi lain, ruang publik kerap menempatkan MBG dan pendidikan seolah saling dipertentangkan. Padahal, keduanya justru saling membutuhkan. Anak yang sehat memiliki kesempatan belajar lebih baik, sementara pendidikan yang bermutu membantu anak membangun kehidupan yang lebih baik. Perdebatan tentang MBG juga tidak cukup berhenti pada besarnya anggaran. Yang lebih penting ialah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak bagi kualitas hidup dan kualitas belajar anak.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi pada gizi dan pendidikan bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua fondasi yang saling melengkapi. Gizi yang baik menyiapkan anak untuk belajar, sedangkan pendidikan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Pembangunan manusia tidak pernah lahir dari satu kebijakan saja. Upaya memperbaiki gizi akan memberi dampak yang lebih luas ketika berjalan bersama pendidikan yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya, proses belajar akan lebih optimal ketika anak-anak tumbuh dalam kondisi yang sehat. Karena itu, gizi dan pendidikan seharusnya dipandang sebagai dua bagian yang saling melengkapi dalam membangun kualitas generasi bangsa.
Dukungan terhadap MBG semestinya berjalan seiring dengan sikap kritis terhadap desain dan pelaksanaannya. Sikap tersebut penting agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dapat memberikan manfaat secara optimal tanpa mengurangi perhatian terhadap pembangunan pendidikan.
Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi menentukan arah bangsa: Apakah kita sedang membangun generasi yang hanya kenyang, atau generasi yang kenyang sekaligus cerdas?
Sebab Indonesia Emas tidak akan lahir hanya dari ompreng yang penuh, tetapi dari keberanian memastikan tidak ada anak yang harus memilih antara bertahan hidup dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Mungkin, yang perlu dipastikan bukan memilih antara ompreng atau otak, melainkan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh keduanya. Di situlah ukuran keberhasilan sebuah kebijakan menemukan maknanya. Barangkali, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memaksa memilih antara ompreng dan otak, melainkan bangsa yang mampu menghadirkan keduanya bagi setiap anak.
Aula Zakiyatur R, pemuda yang aktif menulis esai, opini, dan artikel jurnal. Saat ini Mahasiswa UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.