Oleh: Jenia Ghaziah
Pembelajar PGSD-2024 FIP Universitas Negeri Padang (UNP);
Anggota Griya Riset Plikon (GRiP) Magelang
Di tengah derasnya kecerdasan artifisial, pendidikan mudah tergoda menjadi perlombaan perangkat. Kelas diberi layar, guru diberi aplikasi, murid diberi akun, lalu kita merasa masa depan telah tiba. Padahal, masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi yang masuk ke ruang kelas, melainkan oleh manusia macam apa yang keluar dari sana.
Karena itu, menyiapkan guru madrasah Nahdlatul Ulama (NU) masa depan tidak cukup dengan membuat mereka melek digital. Yang lebih mendesak ialah memastikan mereka tetap mampu membaca manusia: kegelisahannya, kesepiannya, bakatnya, moralnya, dan arah hidupnya.
Skalanya tidak kecil. Pada 2026, Kementerian Agama membina 1.157.050 guru, terdiri atas 360.632 guru PNS atau 31,2% dan 796.418 guru non-PNS. Angka itu menunjukkan betapa besar ekosistem pendidikan keagamaan yang harus dipersiapkan menghadapi perubahan teknologi. Khusus guru madrasah, data Kemenag pada Maret 2026 mencatat 405.438 guru telah memiliki Nomor Registrasi Guru; 246.449 SKAKPT telah diterbitkan, sementara 158.989 lainnya masih dalam proses administrasi.
Angka-angka itu seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai statistik administrasi. Di balik setiap angka terdapat manusia yang setiap pagi berhadapan dengan manusia lain: anak-anak yang datang ke kelas membawa keluarga, pengalaman, luka, impian, bahkan kecemasan yang tidak pernah tercatat dalam rapor. Inilah alasan guru madrasah NU memiliki pekerjaan yang lebih dalam daripada sekadar menyampaikan kurikulum. Ia bukan hanya pengajar mata pelajaran, tapi penjaga arah ketika anak-anak hidup dalam arus informasi yang nyaris tanpa tepian.
Teknologi, tentu saja, tidak perlu dicurigai seperti tamu yang membawa koper mencurigakan. Ia justru harus dimanfaatkan. Namun, UNESCO melalui AI Competency Framework for Teachers (2024) menempatkan kompetensi guru AI dalam lima dimensi: pola pikir berpusat pada manusia, etika AI, pengetahuan dan penerapan AI, pedagogi AI, serta pengembangan profesional. Kerangka itu bahkan menegaskan tiga tingkat perkembangan kompetensi: Acquire, Deepen, dan Create.
Pesannya terang: guru masa depan bukan manusia yang kalah cepat dari mesin, melainkan manusia yang tahu kapan mesin harus digunakan dan kapan manusia harus mengambil alih. UNESCO juga menegaskan pada 2026 bahwa AI tidak mampu menggantikan pemahaman guru terhadap emosi dan proses sosialisasi peserta didik. Guru tetap fundamental, sementara AI harus digunakan secara efektif dan etis. Di sinilah konsep human agency menjadi penting: teknologi boleh membantu mengambil pekerjaan administratif, tapi keputusan pendidikan harus tetap mempertahankan tanggung jawab manusia.
Bagi madrasah NU, prinsip itu sesungguhnya bukan barang asing. Tradisi pendidikan pesantren telah lama mengenal pendidikan sebagai proses pembentukan manusia, bukan sekadar pemindahan pengetahuan. Relasi guru dan murid bukan hanya relasi akademik, melainkan juga relasi keteladanan. Ilmu memperoleh makna ketika bertemu adab; kecerdasan menemukan arah ketika dibimbing tanggung jawab. Karena itu, digitalisasi madrasah seharusnya tidak mengikis wajah pendidikan yang khas itu.
Kita justru perlu memperluas makna kompetensi guru. Guru madrasah masa depan perlu menguasai AI, literasi data, keamanan digital, verifikasi informasi, dan desain pembelajaran berbasis teknologi. Tapi pada saat yang sama ia harus kuat dalam literasi manusia: mendengar tanpa tergesa-gesa, berdialog tanpa menghakimi, memahami perbedaan, menyelesaikan konflik, serta menumbuhkan empati. Anak yang mampu menggunakan AI tapi tidak mampu menghargai orang lain bukanlah keberhasilan pendidikan. Ia hanya menjadi pengguna teknologi yang makin canggih dengan karakter yang belum selesai.
UNESCO dalam Guidance for Generative AI in Education and Research (2023) mengingatkan bahwa AI tidak boleh diperlakukan sebagai solusi otomatis atas problem pendidikan. Pendekatan yang dianjurkan ialah berpusat pada manusia, menjaga agensi manusia, memperhatikan etika, kesetaraan, keberagaman budaya, dan tanggung jawab pendidik. Bahkan penggunaan AI dalam pembelajaran semestinya dikendalikan oleh guru dan mendorong keterlibatan manusia serta kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Karena itu, agenda penguatan guru madrasah NU perlu bergerak dari sekadar pelatihan aplikasi menuju pembentukan teacher as human educator. PPG dan pengembangan profesional jangan berhenti pada sertifikat, perangkat ajar, atau kemampuan mengoperasikan platform. Programnya perlu memasukkan etika digital, filsafat pendidikan, psikologi perkembangan anak, pendidikan karakter, literasi kritis, resolusi konflik, dan kecakapan menggunakan AI secara bertanggung jawab. Dengan begitu, teknologi menjadi alat yang memperbesar daya didik guru, bukan tongkat yang perlahan menggantikan tangannya.
Maka, akhirnya, pertanyaan terpenting bukan apakah guru madrasah NU mampu mengalahkan AI. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah mereka mampu mendidik generasi yang tidak kehilangan kemanusiaannya ketika hidup makin dikelilingi mesin. Sebab sekolah boleh berubah menjadi ruang digital, buku boleh berubah menjadi layar, dan kecerdasan buatan boleh makin pintar. Tapi pendidikan tetap membutuhkan satu hal yang tidak dapat di-download: keteladanan manusia.
Guru madrasah NU masa depan karena itu bukan guru yang paling cepat mengejar teknologi. Ia adalah guru yang cukup bijaksana untuk menggunakan teknologi tanpa kehilangan manusia yang sedang dididiknya.
*) Jenia Ghaziah adalah mahasiswa Prodi PGSD-2024 FIP Universitas Negeri Padang (UNP); anggota Griya Riset Plikon (GRiP) Magelang