Oleh Muhamad Hakim Nazib
Mahasiswa dan Aktivis Pendidikan INISNU Temanggung
Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita kembali disuguhi pemandangan yang sama upacara, pidato, dan kata-kata besar tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta rangkaian program yang seolah menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama bangsa. Namun di balik itu semua, muncul pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur apakah pendidikan benar-benar menjadi fokus, atau sekadar panggung kebijakan? Spesial hari Pendidikan tahun ini, penulis melalui artikel ini mengajak setiap orang untuk sejenak merenungi kondisi Pendidikan kita sekaligus sebagai bentuk refleksi di hari Pendidikan.
Tanggal 2 Mei kemarin kita Memperingati Hari Pendidikan Nasional. Namun, kita lupa bahwa di tanggal 3 Mei bahkan Hak Dasar Warga Negara yakni Pendidikan seperti yang termaktub pada Undang-undang Dasar 1945 pada BAB XIII pasal 31 ayat (1) yang disana menyatakan Bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya itu belum bisa direalisasikan secara merata. Masih banyak anak yang kesusahan sekolah hanya karena biaya, masih banyak anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah dasar namun keadaan ekonomi memaksa mereka berkerja demi bertahan hidup, bahkan ada anak usia 10 tahun yang memilih mengakhiri hidupnya hanya karena tidak bisa membeli buku dan pensil (baca: https://www.kompas.id/artikel/anak-sd-bunuh-diri-lantaran-tak-mampu-beli-buku-dan-pena-tamparan-bagi-negara) yang menjadi pertanyaan apakah arti mencerdaskan kehidupan bangsa itu.
Di tengah hiruk-pikuk program yang terus diperkenalkan, kita melihat satu fenomena yang semakin jelas. pendidikan kita semakin sibuk—terlihat bekerja—daripada benar-benar bekerja. Proyek-proyek bermunculan, salah satunya yang sering dielu-elukan adalah program MBG. Program ini hadir dengan segala atributnya. konsep, laporan, dokumentasi, dan tentu saja tuntutan implementasi di lapangan.
Lebih ironisnya lagi, di tengah derasnya proyek-proyek tersebut, kesejahteraan guru honorer masih menjadi persoalan yang belum menemukan titik terang. Di banyak tempat, mereka tetap mengajar dengan penghasilan yang jauh dari kata layak, bahkan tidak jarang di bawah standar kebutuhan hidup minimum. Mereka hadir setiap hari mendidik generasi bangsa, tetapi keberadaannya seolah tidak sepenting program yang bisa dipamerkan dalam laporan. Di sini bisa kita lihat pemerintah begitu serius merancang—pakaian Pendidikan—dengan program, proyek, dan inovasi kebijakan. tetapi lupa memperkuat tubuhnya, yaitu manusia-manusia yang menjalankan pendidikan itu sendiri.
Padahal, jika kita lihat kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan para pendiri bangsa sangat memprioritaskan Pentingnya Pendidikan, hal itu dibuktikan dengan penetapan batas penggunaan APBN sekuarang-kurang nya 20 % digunakan untuk Pendidikan. Pertanyaannya sekarang apakah kecerdasan bisa tumbuh dari sistem yang lebih menghargai administrasi daripada relasi manusia? Apakah kualitas pendidikan dapat meningkat jika guru sebagai ujung tombak justru berada dalam kondisi yang tidak sejahtera?
Kita tampaknya sedang dipertontonkan dengan sebuah series dimana rezim hari ini membangun pendidikan yang gemar mengukur keberhasilan dari seberapa banyak program yang dijalankan, bukan seberapa dalam pemahaman yang dihasilkan. Siswa menjadi bagian dari ekosistem yang sibuk memenuhi target, sementara guru menjadi penjaga ritme kebijakan. Semua bergerak, tetapi belum tentu menuju arah yang benar. Bukan berarti program seperti MBG tidak memiliki niat baik. Setiap kebijakan tentu lahir dari harapan untuk memperbaiki keadaan. Namun, masalahnya bukan pada niat, melainkan pada prioritas. Ketika proyek lebih mendapatkan perhatian daripada kesejahteraan guru, maka kita sedang menempatkan fondasi pendidikan pada sesuatu yang rapuh.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar perayaan. Refleksi bahwa pendidikan tidak bisa dibangun hanya dengan proyek, tetapi dengan keberpihakan yang nyata terutama kepada mereka yang setiap hari berdiri di depan kelas tanpa jaminan kesejahteraan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dari euforia program dan mulai bertanya dengan lebih jujur. apakah pendidikan kita benar-benar sedang dibangun, atau hanya sedang dipertontonkan?