Oleh Gunoto Saparie
Dulu, bagi banyak anak di kampung-kampung, sore bukan sekadar jeda antara sekolah dan malam. Ia adalah waktu ketika sandal-sandal kecil berderet di depan langgar, ketika suara anak-anak membaca Al-Qur’an bercampur dengan suara pedagang keliling, ayam yang mencari tempat tidur, dan azan yang perlahan datang dari kejauhan. Di waktu itulah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) hidup.
Ia bukan sekolah dalam pengertian yang megah. Gedungnya mungkin sederhana. Papan tulisnya bisa kusam. Ustadz atau ustadzahnya barangkali mengajar dengan honor yang jauh dari layak. Tetapi di sana anak-anak belajar sesuatu yang tidak selalu selesai dijelaskan oleh buku pelajaran: tentang doa, tentang adab, tentang halal dan haram, tentang kisah para nabi, tentang bahasa Arab, tentang bagaimana menjadi manusia sebelum menjadi apa pun yang kelak mereka cita-citakan.
Kini sore itu semakin sempit.
Kebijakan sekolah lima hari telah mengubah bukan hanya jadwal, tetapi juga ekologi kecil pendidikan masyarakat. Anak-anak SD atau MI pulang lebih sore. Tubuh mereka telah menghabiskan energi di sekolah formal. Ketika tiba saatnya masuk MDTA, sebagian sudah terlalu lelah. Sebagian memilih pulang. Sebagian lagi tidak sempat datang.
Dan perlahan, kelas-kelas diniyah kehilangan murid.
Angkanya terasa seperti sebuah kalimat yang terlalu besar untuk dibaca tanpa berhenti: jumlah santri MDT secara nasional, menurut data resmi Kementerian Agama RI, turun dari 5.204.140 pada 2023 menjadi 2.721.068 pada 2025. Hampir separuh hilang dalam dua tahun.
Ya, hampir separuh.
Kita tentu dapat memperdebatkan angka, metodologi pendataan, atau berbagai sebab yang mungkin berada di belakangnya. Tetapi bahkan jika angka itu kita lihat dengan hati-hati, ada sebuah kenyataan yang sulit disangkal: pendidikan diniyah sedang menghadapi tekanan besar. Dan tekanan itu tidak seluruhnya datang dari dalam dirinya sendiri.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.
Sebab MDTA bukan sekadar sebuah lembaga pendidikan yang kebetulan berada di luar sistem sekolah formal. Ia lahir dari masyarakat. Banyak di antaranya didirikan oleh yayasan kecil, pengurus masjid, pesantren, atau orang-orang yang merasa bahwa pendidikan anak tidak selesai ketika bel sekolah formal berbunyi.
Dalam sejarahnya, lembaga seperti ini tumbuh dengan logika yang berbeda dari sekolah negeri. Ia tidak selalu menunggu negara membangun gedung. Ia tidak selalu menunggu anggaran datang. Masyarakat membangun, masyarakat mengelola, masyarakat membayar sebisanya.
Tetapi sesuatu yang tumbuh dari keswadayaan juga membawa kerentanannya sendiri.
Administrasinya sering sederhana. Kepala madrasah dapat merangkap guru. Guru dapat merangkap pengurus. Pengurus dapat merangkap pencari dana. Dan semuanya berjalan karena ada orang-orang yang bersedia bekerja lebih banyak daripada yang dibayar. Di situlah kita menemukan ironi pendidikan diniyah.
Masyarakat meminta ustadz dan ustadzah membentuk akhlak anak-anak, tetapi kesejahteraan mereka sering diletakkan di pinggir. Kita mengharapkan mereka mengajarkan kesabaran, sementara sistem membuat mereka sendiri harus bersabar terhadap honor yang terbatas. Kita meminta mereka menanamkan masa depan, sementara mereka mengajar di ruang dengan fasilitas yang kadang bahkan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.
Ada ketimpangan yang diam-diam menjadi kebiasaan. Kita terbiasa melihatnya sehingga tidak lagi merasa ada yang ganjil.
Padahal pendidikan adalah pekerjaan yang aneh: hasilnya baru tampak bertahun-tahun kemudian. Seorang guru mungkin tidak pernah melihat secara langsung buah dari satu nasihat yang diberikannya pada sore hari. Ia hanya mengucapkannya, lalu pulang. Bertahun-tahun kemudian, mungkin nasihat itu muncul kembali dalam keputusan seorang anak yang telah dewasa.
Karena itu, menghitung pendidikan hanya melalui gedung, jumlah jam, atau angka kelulusan selalu menyisakan sesuatu yang tidak terhitung. MDTA berada di wilayah yang demikian.
Ia mengajarkan apa yang dalam bahasa kebijakan sering disebut “karakter”, sebuah kata yang mudah sekali menjadi jargon. Tetapi karakter sesungguhnya tumbuh melalui kebiasaan kecil: salam, doa, sopan santun, mengenal kitab suci, memahami kewajiban, mengenal sejarah agama, belajar hidup bersama. Hal-hal yang tampak kecil itulah yang sering membentuk cara seseorang memandang dunia.
Maka ketika MDTA kehilangan santri, yang hilang bukan hanya peserta didik dari sebuah daftar administrasi. Ada kemungkinan sebuah ruang sosial ikut menyusut.
Tentu sekolah lima hari tidak dibuat untuk mematikan madrasah diniyah. Kebijakan publik jarang memiliki niat sesederhana itu. Ada alasan efisiensi, penataan waktu belajar, dan berbagai pertimbangan lain. Masalahnya justru muncul ketika sebuah kebijakan yang rasional di satu meja menghasilkan konsekuensi yang tidak direncanakan di meja lain.
Negara mengatur waktu sekolah formal. Masyarakat kehilangan waktu untuk sekolah diniyah. Keduanya tidak selalu bertemu dalam satu peta kebijakan.
Barangkali di sinilah gagasan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi di Sekolah—MDT-TS—menjadi penting. Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai merumuskan pola integrasi agar pembelajaran keagamaan yang selama ini diberikan MDT dapat masuk ke kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler sekolah umum. Materinya dapat mencakup Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh, dan Bahasa Arab.
Gagasannya tampak sederhana: jika anak tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk pergi ke madrasah pada sore hari, mengapa pelajaran diniyah tidak dibawa lebih dekat kepada anak? Tetapi sebuah kebijakan baru bukan sekadar soal memindahkan ruang kelas.
Ada pertanyaan yang lebih dalam: apakah integrasi itu akan menyelamatkan ruh madrasah diniyah, atau justru mengubahnya menjadi sekadar nama baru bagi pelajaran agama di sekolah?
Sebab MDTA memiliki sejarah, komunitas, tradisi, dan hubungan sosial yang tidak seluruhnya dapat dipindahkan ke dalam jadwal sekolah. Ada hubungan antara guru dan murid. Ada masjid atau ruang belajar. Ada keterlibatan orang tua. Ada kebiasaan mengaji yang tumbuh bersama lingkungan.
Integrasi, karena itu, mestinya bukan penyeragaman. Ia seharusnya menjadi jembatan.
Negara perlu hadir bukan dengan mengambil alih seluruh kehidupan madrasah, melainkan dengan memastikan bahwa lembaga yang telah lama bekerja untuk masyarakat tidak dibiarkan menghadapi perubahan sendirian. Dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas pengelola, kesejahteraan guru, penguatan kurikulum, dan penyediaan fasilitas adalah bagian dari pekerjaan yang tidak kalah penting daripada merumuskan nama program.
Sebab persoalan MDTA bukan hanya soal jumlah santri. Ia adalah pertanyaan tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan pendidikan yang tumbuh dari bawah.
Kita sering berbicara tentang Indonesia sebagai masyarakat yang religius. Tetapi religiositas sebuah masyarakat tidak tumbuh dari pidato. Ia tumbuh dari kebiasaan. Dari ruang-ruang kecil. Dari guru-guru yang namanya tidak pernah masuk televisi. Dari sore yang tampaknya biasa saja.
Mungkin karena itu, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar apakah anak-anak masih datang ke madrasah setelah sekolah. Yang dipertaruhkan adalah apakah sore masih mempunyai ruang bagi pendidikan yang lain.
Dan jika suatu hari sandal-sandal kecil itu tak lagi berderet di depan madrasah, mungkin kita baru menyadari: sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya mengubah jam pulang. Ia dapat mengubah peta ingatan sebuah generasi.
Sore, bagaimanapun, bukan sekadar waktu. Ia adalah sebuah ruang. Dan ruang yang kosong terlalu lama, pada akhirnya, akan menjadi sesuatu yang lain.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Tengah.