Oleh: Jenia Ghaziah
Coba kita ingat suasana sekolah waktu kecil. Ada teman yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang selalu meminjam pensil tapi tak pernah mengembalikan, ada pula yang suka marah-marah tanpa alasan. Dari semua itu, sebenarnya kita sedang belajar hal yang jauh lebih penting daripada rumus luas lingkaran: kita belajar menghadapi perbedaan. Kita belajar hidup bersama.
Sayangnya, semakin kita beranjak dewasa, sistem pendidikan kita justru makin menjauh dari hal itu. Sekolah makin sibuk mengejar angka, ranking, grafik capaian. Pemerintah sibuk memikirkan kurikulum baru, metode baru, atau paket program baru. Tetapi pertanyaan paling mendasarnya sering terabaikan: apakah sekolah sudah menjadi tempat yang membuat anak-anak kita nyaman hidup bersama orang yang berbeda?
Mari kita lihat sejenak realitasnya. Kita sering mendengar skor PISA 2022 yang bikin kening berkerut: matematika 366, membaca 359, sains 383. Jauh di bawah rata-rata negara OECD. Angka ini bukan sekadar rapor merah. Ia menunjukkan sesuatu yang lebih dalam: ketimpangan kualitas pendidikan, ketimpangan fasilitas, ketimpangan kesempatan. Di daerah-daerah tertentu, bahkan akses pendidikan dasar yang layak masih jadi perjuangan.
- Iklan -
Dan di tengah semua ketimpangan itu, kita ingin anak-anak belajar toleransi, empati, dan kebiasaan hidup bersama? Susah. Sangat susah. Sebab kemampuan hidup bersama itu tidak bisa tumbuh pada tanah yang gersang. Ia butuh ruang aman. Butuh guru yang sabar dan paham cara mediasi konflik. Butuh komunitas sekolah yang sehat, bukan yang sibuk mengejar ranking sampai lupa manusia di dalamnya.
Saya sering menemukan pola yang sama di banyak sekolah: guru bicara dari depan, murid mendengarkan dalam diam. Interaksi minim. Diskusi seadanya. Perdebatan sehat jarang terjadi. Padahal ‘belajar hidup bersama’ lahir dari interaksi, bukan dari mendengar ceramah.
Apa yang terjadi kalau anak-anak tidak diajak bicara, tidak dibiasakan berdialog, tidak diajarkan cara berbeda pendapat tanpa marah? Ya, persis seperti masyarakat kita hari ini: gampang curiga, gampang tersinggung, gampang pecah. Karena itu, sekolah seharusnya jadi ruang hidup, ruang tumbuh, ruang berbagi pengalaman. Kalau sekolah kaku, tertutup, dan takut berbeda, bagaimana anak mau belajar hidup bersama?
Mulai 2025, pemerintah meluncurkan program makan siang gratis untuk puluhan juta anak sekolah. Banyak yang melihat ini hanya soal anggaran atau gizi. Padahal dampaknya bisa jauh lebih besar.
Di banyak negara, makan siang di sekolah adalah momen anak membangun relasi sosial. Mereka makan bersama, ngobrol, saling bertukar cerita. Itu pengalaman ‘hidup bersama’ yang paling natural.
Kalau program ini dikelola baik (menyesuaikan budaya lokal, melibatkan orang tua, menjaga transparansi), ia bisa mempererat kohesi sosial sejak dini. Tapi bila tata kelolanya amburadul, ia bisa jadi sumber kecemburuan. Lagi-lagi, semua kembali pada kemampuan kita mengelola keberagaman.
Survei sosial terbaru menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan: tingkat kepercayaan antarwarga menurun. Orang makin mudah curiga pada tetangga, makin mudah marah pada perbedaan kecil, makin mudah termakan hoaks. Kalau dewasa saja sudah begini, bagaimana anak-anak nanti?
Di sinilah pendidikan punya peran besar. Anak-anak harus belajar sejak kecil bagaimana berdialog, bagaimana menyelesaikan konflik tanpa emosi meledak-ledak, bagaimana memahami alasan orang lain, dan bagaimana menjaga pertemanan meski berbeda pandangan.
Konflik memang bagian hidup. Tapi kemampuan mengelola konflik adalah bagian dari pendidikan. Dan sayangnya, kemampuan ini sering tidak diajarkan.
Apa yang bisa kita perbaiki? Tidak ada resep ajaib. Tapi ada langkah-langkah sederhana yang realistis. Pertama, buat kurikulum lebih hidup dan relevan. Anak tidak belajar toleransi dari definisi. Mereka belajar dari pengalaman berupa proyek sosial, kerja kelompok lintas budaya, dialog kelas, kegiatan komunitas.
Kedua, berikan guru kemampuan yang sesuai. Mengajarkan empati, mendengarkan aktif, atau meredam konflik bukan kemampuan bawaan. Guru perlu pelatihan berkala, bukan sekadar seminar formalitas.
Ketiga, jadikan sekolah pusat perjumpaan. Libatkan orang tua, pemuka komunitas, organisasi lokal. Sekolah harus jadi ruang terbuka, bukan institusi yang terpisah dari kehidupan warga.
Keempat, kumpulkan data tentang aspek sosial-emosional. Kita rajin menghitung skor ujian, tapi jarang mengukur rasa aman murid, tingkat bullying, atau pengalaman diskriminasi. Padahal itu indikator penting kehidupan bersama.
Kelima, ajarkan literasi media sejak dini. Di era hoaks, kemampuan memilah informasi adalah bentuk ‘hidup bersama’ yang baru. Anak harus belajar bagaimana tidak mudah terbakar oleh narasi ekstrem.
Di ujung semua ini, ada satu kesadaran sederhana yang sering terlewat: pendidikan Indonesia tidak hanya sedang membentuk pekerja masa depan, tetapi warga negara masa depan. Warga yang mampu hidup dalam masyarakat majemuk. Warga yang tidak panik menghadapi perbedaan. Warga yang percaya bahwa keberagaman bukan ancaman, tapi kekuatan.
Kalau kita gagal menanamkan itu sejak dini, maka kita sedang menyiapkan generasi yang pintar secara akademik, tapi rapuh secara sosial. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena itu, mari tempatkan kembali ‘learning to live together’ sebagai jantung pendidikan. Bukan pelengkap. Bukan hiasan kurikulum. Tapi fondasi untuk menata masa depan Indonesia yang damai dan kuat.
Sebab pada akhirnya, negara sebesar dan seberagam Indonesia tidak akan kokoh oleh skor ujian semata, tetapi oleh kemampuan warganya untuk hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling menjaga. Sadarlah!
*) Jenia Ghaziah adalah mahasiswa PGSD-2024 FIP Universitas Negeri Padang (UNP); anggota Griya Riset Plikon (GRiP) Magelang.
