Oleh Muhammad Fathan Al Kubro
Pagi itu, di trotoar ramai dekat SMA Negeri 5 Jakarta, seorang remaja berpakaian seragam putih abu-abu berhenti di depan pedagang koran keliling. “Bang, Kompas satu!” serunya sambil menyodorkan Rp10.000. Pedagang itu tersenyum lebar yang berarti penjualan pagi ini lumayan. Si remaja melipat koran rapat-rapat, memasukkannya ke tas sekolah, lalu berlari mengejar teman-temannya. Tak ada yang dibaca. Tak ada headline yang menyentuh hati. Koran itu hanyalah “tiket masuk” untuk tugas besok: lipat koran sebagai bukti telah membaca berita hari ini. Semenjak itu, pedagang koran pasti menanyakan jika ada pembeli yang datang “untuk tugas atau dibaca?”. Ironi yang pahit, bukan? Di negara yang bangga dengan kebebasan pers, koran cetak justru dibeli bukan untuk dibaca, melainkan untuk formalitas semata. Fenomena ini bukan anekdot semata. Ia merepresentasikan krisis literasi media yang melanda generasi Z dan Alpha di Indonesia.
Saya sendiri pernah menjadi bagian dari itu. Dulu, saat SMA di Bogor, tugas wajib “bawa koran” selalu saya penuhi dengan membeli edisi pagi di pedagang koran depan sekolah. Lipat, potong artikel tentang cuaca atau sepak bola, tempel di buku tugas. Selesai. Tak pernah saya renungkan makna berita tentang korupsi atau banjir Jakarta ataupun lumpur Lapindo. Koran bagai artefak ritual, bukan sumber pengetahuan. Kini, sebagai mahasiswa, saya sadar: kebiasaan itu merampas kesempatan kita memahami dunia. Bayangkan jika setiap siswa seperti saya saat itu benar-benar membaca—mungkin kita sudah lebih peka terhadap isu-isu struktural seperti ketidakadilan sosial yang sering muncul di kolom investigasi koran.
Mengapa hal ini terjadi? Mari kita gali lebih dalam, mulai dari akar budaya hingga dinamika teknologi kontemporer. Faktor minat baca yang rendah menjadi penyebab utama. Data Pusat Penelitian Data dan Informasi Akademik (PDDI) Kemdikbudristek tahun 2023 mengungkapkan indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,82, terendah di ASEAN. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan pola perilaku sehari-hari di mana hanya segelintir yang rutin membaca koran cetak, sementara sisanya pindah ke media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter yang kini bernama X, menawarkan berita dalam 15 detik melalui video pendek, meme lucu, opini viral.
- Iklan -
Siapa yang mau bergelut dengan 40 halaman kertas tebal saat scroll feed lebih asyik? Penelitian Nielsen tahun 2024 menunjukkan remaja Indonesia habiskan rata-rata 7 jam sehari di medsos, tapi hanya 15 menit untuk membaca mendalam. Untuk memahami lebih jauh, pertimbangkan konteks historis minat baca di Indonesia. Sejak era Orde Baru di mana pers dibatasi, membaca koran menjadi simbol intelektualitas kelas menengah. Namun, pasca-Reformasi 1998, ledakan internet justru menggerus tradisi itu. Sebuah studi dari Universitas Indonesia tahun 2022 menemukan bahwa 65% remaja urban lebih memilih konten audiovisual karena mudah dicerna, seperti metafora makanan cepat saji versus masakan rumahan yang mengenyangkan sementara tapi tak memberi nutrisi jangka panjang. Saya ingat teman saya di SMA yang bilang mending tonton TikTok soal politik daripada baca koran yang bikin pusing. Pandemi COVID-19 mempercepat tren ini, dengan lockdown memaksa anak muda bergantung pada layar ponsel.
Sistem pendidikan yang masih kaku dan outdated memperparah masalah ini. Di banyak sekolah, tugas koran adalah warisan era 90-an saat internet belum merajalela, dengan guru sering beri instruksi sederhana seperti lipat koran dan tulis ringkasan satu berita tanpa elemen kritis seperti apa bias media di artikel ini atau bagaimana berita ini terkait isu lingkungan. Akibatnya, siswa belajar memenuhi syarat bukan memahami. Saya ingat teman saya Alfi yang beli koran Tempo hanya untuk potong foto Jokowi lalu tempel tanpa baca, sambil bilang buat apa baca panjang-panjang karena guru Cuma nilai lipatannya. Sistem ini ciptakan generasi yang pintar main aman tapi buta terhadap kompleksitas berita. Untuk mengilustrasikan, ambil contoh dari sekolah-sekolah di Jawa Tengah seperti di Semarang di mana sebuah survei oleh Dinas Pendidikan setempat tahun 2024 menunjukkan 80% siswa SMA mengaku membeli koran semata untuk tugas dengan hanya 12% yang membaca lebih dari satu artikel. Guru mata pelajaran PPKn sering overload dengan kurikulum nasional sehingga tugas koran dijadikan formalitas untuk memenuhi indikator literasi. Padahal Kurikulum Merdeka yang digulirkan Kemdikbud sejak 2022 menekankan pembelajaran berbasis proyek tapi implementasinya lambat. Di sekolah saya dulu tugas itu tak pernah berkembang menjadi diskusi kelas tentang etika jurnalisme atau verifikasi fakta sehingga siswa seperti Alfi tumbuh dengan mindset cukup bukti fisik tak perlu pemahaman.
Aksesibilitas digital yang ironisnya malah memperburuk situasi ini. Koran online seperti Kompas.com Detik.com atau Tribunnews gratis dan update real-time. Di Jakarta dengan koneksi 4G/5G merata siswa bisa akses berita via HP tanpa keluar rumah tapi justru itu bikin koran cetak spesial hanya untuk tugas fisik. Pedagang koran seperti Kang Malih di dekat sekolah saya bilang penjualan naik 300% saat musim raport tapi sepi di luar itu. Data Asosiasi Media Cetak Indonesia (AMCI) 2025 mencatat sirkulasi koran nasional turun 45% dari 2020 dari 5 juta eksemplar harian jadi di bawah 3 juta. Pandemi COVID-19 percepat migrasi digital tapi tugas sekolah jadi penyelamat sementara. Lebih dalam lagi akses digital ini menciptakan paradoks informasi berlimpah tapi pemahaman dangkal. Penelitian dari We Are Social tahun 2025 menyebut Indonesia punya 212 juta pengguna internet dengan 90% remaja mengonsumsi berita via app seperti Google News atau TikTok. Namun algoritma platform ini memprioritaskan konten sensasional bukan analisis mendalam. Bayangkan siswa yang scroll berita banjir Jakarta di Instagram mereka lihat foto dramatis tapi tak paham akar masalah seperti urbanisasi liar atau kebijakan drainase gagal yang sering diulas panjang di koran cetak.
Dampaknya tak main-main baik secara individu maupun sosial. Hilangnya literasi kritis menjadi yang pertama. Laporan Kominfo 2025 sebut 72% remaja kesulitan bedakan fakta dan hoax di medsos. Tanpa kebiasaan baca koran yang mendalam dengan kolom opini investigasi panjang kita gampang terjebak narasi sensasional. Contoh saat Pemilu 2024 banyak siswa share berita palsu tentang kecurangan tanpa verifikasi karena tak terlatih analisis sumber. Studi dari Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) tahun 2024 mendeteksi 15.000 hoax politik yang viral di kalangan pelajar banyak di antaranya berasal dari chain message WhatsApp yang tak diverifikasi. Secara individu ini menciptakan generasi rentan manipulasi. Saya pernah diskusi dengan adik kelas saya yang percaya teori konspirasi vaksin COVID karena viral di TikTok. Tanpa pengalaman membaca rubrik sains di koran seperti Tempo atau Kompas ia tak bisa bedakan opini dengan fakta ilmiah. Dampaknya keputusan hidup yang buruk seperti menolak vaksinasi atau terlibat demo berdasar rumor.
Kerugian ekonomi bagi industri pers juga nyata. Koran cetak butuh biaya cetak distribusi dan jurnalis lapangan semua tak tergantikan digital. Ribuan pekerja koran PHK sejak 2020 termasuk di Jakarta Post atau Suara Pembaruan. Jika tren ini lanjut kebebasan pers terancam karena media independen kalah saing dengan platform berbayar seperti Google News. Data Dewan Pers tahun 2025 mencatat 200 media cetak tutup sejak 2022 dengan kerugian industri mencapai Rp2 triliun. Pedagang koran keliling seperti Kang Malih pun terdampak ia bilang pendapatannya turun 60% pasca-pandemi kecuali musim tugas sekolah.
Isu lingkungan sering terabaikan. Setiap koran cetak pakai pulpa kayu jutaan eksemplar berakhir di TPA. Greenpeace Indonesia tahun 2024 hitung limbah kertas dari koran capai 1,2 juta ton per tahun kontribusi signifikan ke deforestasi. Belum lagi tinta beracun yang mencemari sungai. Di Jakarta Sungai Ciliwung yang sudah tercemar limbah industri kini tambah beban dari kertas koran bekas tugas siswa. Laporan KLHK tahun 2025 memperkirakan deforestasi akibat industri kertas capai 50.000 hektar per tahun setara lahan sawah seluas 100.000 lapangan bola.
Dampak budaya paling menyedihkan adalah hilangnya tradisi membaca. Dulu koran dibaca sambil sarapan keluarga jadi topik obrolan. Kini diganti podcast atau YouTube Shorts. Generasi kita tumbuh tanpa apresiasi narasi panjang metafora jurnalistik atau etika peliputan. Pikirkan bagaimana koran era 80-an seperti Sinar Harapan membentuk diskusi nasional tentang Reformasi. Kini obrolan keluarga lebih banyak soal viralnya video selebgram. Sebuah etnografi dari LIPI tahun 2023 di keluarga Jawa menemukan bahwa 70% anak usia 10-15 tahun tak pernah lihat orang tua baca koran cetak. Studi kasus dari luar negeri pun relevan. Di India tugas serupa bawa surat kabar di sekolah pedesaan justru mendorong literasi karena guru tambahkan diskusi komunitas. Di Jepang koran sekolah edisi mini ajarkan jurnalisme anak muda. Indonesia bisa belajar dari sana tapi sistem kita masih terjebak rutinitas.
Saya sendiri mulai ubah kebiasaan sekarang setiap beli koran untuk tugas saya paksa diri baca dua artikel. Hasilnya pemahaman saya tentang isu seperti banjir Jakarta atau ekonomi digital jauh lebih tajam. Tapi perubahan pribadi tak cukup butuh aksi sistemik. Reformasi pendidikan dimulai dari guru yang ubah tugas koran jadi proyek kritis seperti analisis bias media hubungkan berita dengan SDGs atau buat infografis digital dari artikel cetak. Kurikulum Merdeka bisa jadi pintu masuk contohnya program Kelas Jurnalistik di SMA Negeri 8 Bandung yang tingkatkan literasi 40% menurut data sekolah tahun 2025. Kolaborasi media dan sekolah juga krusial. Koran seperti Kompas bisa tawarkan edisi siswa gratis dengan QR code ke versi digital interaktif. Pemerintah via Kominfo dorong kampanye Baca Bukan Lipat integrasikan dengan Hari Pers Nasional. Pedagang koran seperti Kang Malih bisa dilatih jadi duta literasi bagikan stiker Saya Baca Koran untuk pembeli sungguhan.
Dorong literasi digital hybrid dengan ajarkan siswa verifikasi fakta via situs seperti TurnBackHoax atau CekFakta. Integrasikan tugas koran dengan app seperti Flipboard di mana siswa bandingkan versi cetak dan online. Penelitian dari UNESCO tahun 2024 tunjukkan pendekatan hybrid tingkatkan retensi pengetahuan 25%. Insentif ekonomi dan lingkungan tak kalah penting. Subsidi kertas daur ulang untuk koran sekolah kurangi limbah. Kampanye Koran Hijau oleh Greenpeace bisa kolaborasi dengan AMCI targetkan nol limbah dari tugas siswa.
Pada akhirnya ketika koran dibeli hanya untuk tugas bukan untuk dibaca adalah panggilan bangun. Ini bukan soal nostalgia kertas tapi masa depan kita sebagai warga negara yang informatif. Di era informasi banjir kemampuan menyaring fakta adalah superpower. Mari ubah ritual tugas jadi passion belajar. Beli koran buka halamannya baca dengan hati. Indonesia butuh generasi yang tak hanya lipat kertas tapi lipat lengan untuk perubahan. Saat itulah koran kembali bernyawa bukan sebagai artefak mati tapi denyut nadi demokrasi kita.
-Muhammad Fathan Al Kubro, Fathan lahir di Purworejo, tumbuh besar di jakarta. Dia mulai menguasai kedalaman ilmunya saat di bangku sekolah menengah pertama sampai akhirnya bisa lulus dan tamat dari sekolah menengah atas yaitu di Boarding School Daaruttaqwa, Cibinong, Bogor pada tahun 2020. Ia melanjutkan jenjang sekolahnya ke perguruan tinggi negeri di daerah Purwokerto, salah satu yang terbaik di karesidenan Banyumas Raya yaitu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
