Fri. Aug 23rd, 2019

LPM PWNU Jateng

Lembaga Pendidikan Ma'arif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Di Surabaya, LP Ma’arif PWNU Jateng Koordinasi Pokja Pendidikan Inklusi

6 min read

Surabaya,
Maarifnujateng.or.id – LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah Mengikuti Rapat Koordinasi
Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi yang diselenggarakan oleh Direktorat
Pembinaan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Shangri-La Surabaya, pada
tanggal 12 – 14 Juli 2019.

Agenda dari kegiatan ini adalah evaluasi,
koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan inklusi Direktorat Pembinaan PK
Dikdasmen Tahun 2019, menyamakan pemahaman dan persepsi dari semua stakeholders pusat dan daerah sehingga
masing-masing dapat bersinergi untuk ketercapaian program pendidikan inklusi
dan meminta masukan, usulan dari daerah terkait dengan program pendidikan
inklusif dengan program tahun 2019 dan yang akan datang. Sehingga dengan
demikian diharapkan program yang akan dilaksanakan dan yang akan datang dapat
berimplementasi di lapangan.

“Tujuan rakor ini adalah untuk memaparkan arah kebijakan tentang
pendidikan inklusi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, mengevaluasi
pelaksanaan program pendidikan inklusif di propinsi/kabupaten/kota, melakukan
koordinasi dan sinkronisasi antara Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan
pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan, dan mensinergikan masukan dan
usulan daerah dengan arah kebijakan pendidikan inklusif Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus”, tutur Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus, Dr. Sanusi,
M.Pd.

Mengenai
hasil dari pertemuan ini, Sanusi menyampaikan setidaknya ada empat hal. “Tergambarkan
secara jelas arah kebijakan pendidikan inklusi Direktorat Pembinaan Pendidikan
Khusus, mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pendidikan inklusif yang
telah berlangsung di propinsi/kabupaten/kota, meningkatnya kesepemahaman antara
Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di semua jenjang
pendidikan, terdesiminasikannya secara komprehensif arah kebijakan pendidikan
inklusif Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus,” lanjut dia.

Pada
sesi materi “Kebijakan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan
Inklusi”, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Dr. Praptono menjelaskan
bahwa saat ini terjadi pergeseran kebijakan terkait pembinaan guru pendidikan
dasar penyelenggara pendidikan inklusi, dari yang hanya berkonsentrasi pada
program peningkatan kompetensi guru saja menuju pada program peningkatan
kompetensi guru dan peningkatan kualitas lulusan peserta didik.

Peningkatan
kompetensi guru yang merujuk pada Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang
standar kompetensi guru rencananya akan dilaksanakan sekitar 30%, yang meliputi
profesional pedagogik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan guru kelompok
kerja. Sementara peningkatan kualitas lulusan peserta didik yang merujuk pada Permendikbud
No. 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2016, Permendikbud No. 35, 36, 37 tahun 2018,
dan Perdirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 KI-KD SMK, yang meliputi pedagogik
pembelajaran di kelas, peningkatan kompetensi pembelajaran, guru kelompok kerja
zonasi, yang mencapai porsi pelaksanaan 70%.

Praptono
menambahkan bahwa pelaksanaan program mengupayakan adanya pemanfaatan waktu (weekend)
guru untuk hari belajar guru di luar jam pelajaran di kelas, dengan Pola
In-On-In. IN adalah In service learning dan ON adalah On the job
learning
. “Waktu pelaksanaan pembelajaran diatas tidak baku, artinya setiap
aktivitas pembelajaran baik pelaksanaan In maupun On dapat dilaksanakan sesuai
dengan kesepakatan antara peserta dan fasilitator sepanjang tidak mengganggu
jam belajar siswa. Sebagai contoh, pelaksanaan In-1 dan In-2 tidak harus
dilakukan setiap hari Sabtu, tapi dapat dilakukan 2 hari berturut-turut, yaitu sabtu
dan minggu” tuturnya.

Sementara Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA, menyampaikan
bahwa mengenai pendidikan inklusi, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi
perhatian pemerintah saat ini, yaitu (1) pemerataan pendidikan bagi seluruh
anak, tanpa kecuali, (2) sebaran sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif di
seluruh negeri belum merata, dan (3) belum semua Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif memiliki guru dengan kompetensi Pendidikan Khusus (Special
Education
).

Renani juga menambahkan bahwa masih
terdapat tantangan yang krusial bagi sekolah dalam implementasi pendidikan
inklusi, yang terlihat dari sisi kebijakan, sistem dukungan, guru, dan lingkungan.
Dari sisi kebijakan, masih ditemukan kebijakan yang afirmatif belum menjangkau
seluruh daerah, dan konsep serta komitmen belum dimiliki secara utuh oleh
Pemda. Dari sisi sistem dukungan, masih ditemukan ketidaktersediaan data yang
akurat, ketidaktersediaan unit layanan disabilitas, dan terbatasnya pusat
sumber. Dari sisi guru, ketidaktersediaan guru pembimbing khusus (GPK) atau
guru yang memiliki kompetensi Pendidikan Khusus. Dan dari sisi lingkungan, masih
sering terjadi perundungan (Bullying) dan atau pelecehan terhadap ABK,
dan labelisasi ABK masih sering terjadi.

“Dalam hal keakuratan data, kami di
kemendikbud mengharapkan sekolah mengisi data Dapodik sesuai fakta yang ada di
sekolah. Ada berapa siswa yang berkebutuhan khusus, ada berapa guru, sehingga
kami yang di pusat bisa melihat data itu secara riil. Jangan sampai terjadi
kami sudah membuat program, ternyata di lapangan berbeda dengan yang sudah
direncanakan” imbuhnya.

Delegasi dari LP Ma’arif PWNU Jawa
Tengah, Miftahul Huda, bidang kerjasama antar lembaga LP Ma’arif, menyambut
baik dan merasa senang mendengar kebijakan peningkatan kualitas guru yang
direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kami sangat terenyuh
dengan kebijakan pelatihan ini, melatih guru selama delapan hari dengan pola
in-on-in ini. Kami baru bisa mengadakan workshop selama tiga hari, dan sekitar
satu bulan setelah workshop kami adakan pendampingan sehari di madrasah,” katanya
yang juga sebagai program officer Program Pendidikan Inklusi Kemitraan LP Ma’arif
PWNU Jawa Tengah dengan Unicef.

Miftahul Huda menceritakan bahwa
selama ini LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah mencoba melakukan komunikasi dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten sasaran program
pendidikan inklusi, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Kebumen, dan Kabupaten Brebes, juga pihak-pihak terkait seperti Bappeda, Dinas
Pendidikan, Kementerian Agama, badan dan lembaga di bawah PC NU, termasuk
lembaga atau yayasan lain yang intens dengan inklusi seperti Kampung Indonesia
Peduli di Kabupaten Semarang, Jamur Dwipa di Kabupaten Banyumas, Rumah Inklusi
di Kabupaten Kebumen, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan dan Gerakan Kembali
Bersekolah di Kabupaten Brebes, Serta perguruan tinggi seperti IAINU Kebumen,
UNU Purwokerto, dan UIN Walisongo Semarang.

“Sejauh ini sudah perhatian dari
Dinas Pendidikan Kabupaten seperti di Banyumas dan Kebumen, yang sudah melatih
guru sekolah dan madrasah untuk menjadi guru pendamping khusus. Kendala utama
yang dihadapi adalah soal ketersediaan anggaran. Kami tidak bisa mendampingi
semuanya karena anggaran yang ada, kata mereka” tambahnya.

Menurutnya akan lebih merata
pengaruhnya jika kebijakan pelatihan ini langsung diambil oleh kementerian
pusat.

Delegasi
dari LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah yang lain, Supriyono, yang juga kepala MI Keji
Ungaran Barat Kabupaten Semarang, mengatakan kebijakan sekolah atau madrasah
untuk menjadi lembaga pendidikan inklusi sebaiknya tidak melalui penunjukan
saja atau top down, tapi sekolah atau madrasah bisa mengajukan diri atau
bottom up sebagai sekolah atau madrasah inklusi untuk kemudian diberikan
SK nya oleh atasan atau kementerian. “Sekolah atau madrasah yang dengan sengaja
mengajukan diri tentu akan lebih siap melaksanakan pendidikan inklusi meski
belum ada fasilitas dan bantuan yang diterima dari pemerintah, mereka akan
mengupayakannya bersama stake holder mereka” jelasnya.

Supriyono
mengusulkan agar dibentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap kabupaten
yang akan membantu sekolah dan madrasah inklusi dalam memberikan layanan kepada
anak. “kalau tersedia unit layanan disabilitas (ULD) maka sekolah dan madrasah
akan merasa ringan dalam melayani siswa karena dibantu ULD dan beban tidak
ditanggung sendiri oleh sekolah dan madrasah” imbuhnya.

Menurutnya
ULD dapat membantu proses idenfikasi dan assesment kepada siswa serta
memberikan rekomendasi kepada guru terkait pelayanan terbaik seperti apa yang
harus dilakukan.

Masukan
dan catatan dari Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi ini
di antaranya adalah tersedianya unit layanan disabilitas, penyelarasan Dapodik
dengan regulasi, pengangkatan guru pendamping khusus (GPK) dan
kesejahteraannya, diperjelas kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat, dan
peningkatan perhatian pemerintah kepada sekolah dan madrasah swasta yang
menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Beberapa
materi yang dibahas dalam rapat koordinasi ini meliputi arah kebijakan program
pendidikan inklusi, kebijakan pembinaan guru pembimbing khusus, kebijakan
pembinaan guru pendidikan dasar penyelenggara pendidikan inklusi, implementasi
pendidikan inklusi di Indonesia, dan informasi dan data pendidikan inklusi di
Indonesia. Masing-masing pembahasan materi tersebut dipimpin langsung oleh oleh
yang berwenang yakni Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus, Direktur Pembinaan
Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Tim Aplikasi
Berbasis Informasi (ABI).

Hadir
dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi pejabat dan
staf Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, para pegiat inklusi, dan Kelompok
Kerja Pendidikan Inklusi dari beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota, yang di
antaranya dari Kota Sungai Penuh Jambi, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten
Sragen, SMP N 1 Palu, Kota Surakarta, Kota Bogor, Kota Banjar Baru, FKPI dan SD
N Sungai Taib Kalimantan Selatan, Kabupaten Gresik, FKPI Martapura Kalimantan
Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pacitan,
FKPI Kabupaten Tanah Kalimantan Selatan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa
Tengah, Kabupaten Lumajang, Kota Surabaya, Kota Samarinda Kalimantan Timur,
Kota Salatiga, Kabupaten Lombok Tengah NTB, Bappeda Lampung Timur, Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Trenggalek, FKPI Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan,
Kabupaten Wonogiri, FKIP UNILA, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Lampung Selatan, SMA N 4 Palu, dan Lembaga Pendidikan
Ma’arif PW NU Jawa Tengah. (admin/HI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.