JakartaImageHandler (1), Ma’arif Online – Pengurus Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Pusat gencar melakukan penataan terkait penguatan kelembagaan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah tentang penggunaan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU) sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama atau LP Ma’arif NU.

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Ketua Pengurus LP Ma’arif NU Pusat KH. Z. Arifin Junaidi, “Program penyatuan badan hukum penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU ini memang tidak mudah. Karena ada beberapa dinas pendidikan yang mempersoalkan. Jadi memang perlu lebih diintensifkan supaya tidak ada kesalahpahaman lagi antara dinas pendidikan dengan kita,” ujarnya.

Tercatat pada bulan September dan Otober 2015 ini ada beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan di wilayah Jawa Timur, yaitu:

Pertama, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kepala SMK Ma’arif NU se Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2015 di kantor Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang dihadiri oleh 239 peserta.

Kedua, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kepala MA Ma’arif NU se Jawa Timur yang akan diadakan pada Hari Sabtu, 10 Oktober 2015 bertempat di UNISMA Malang. Kegiatan ini akan diikuti peseta sekitar 450 orang.

Ketiga, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kepala SMA dan SMP Ma’arif se Jawa Timur yang akan diadakan pada hari Ahad, 18 Oktober 2015 di UMAHA Sepanjang Sidoarjo. Peserta kegiatan ini diperkirakan sekitar 600 orang. Rencananya akan juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nachrowi.

Keempat, Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kepala MTs Ma’arif NU se Jawa Timur yang akan diadakan di UIN Maliki Malang. Diperkirakan akan diikuti sekitar 500 peserta. Direncanakan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin akan hadir.

“Tentu saja dalam kegiatan tersebut banyak hal strategis lainnya yang akan dirembug dan dirumuskan. Termasuk diantaranya adalah mensosialisasikan program strategis Pengurus LP Ma’arif NU Pusat 2015-2020. Namun persoalan badan hukum memang krusial dan kita prioritaskan,” tambah KH. Z. Arifin Junaidi.

Kegiatan serupa rencananya juga akan dilaksanakan di wilayah lainnya secara bertahap dan kontinyu. “Sasaran program sebenarnya adalah tingkat nasional. Namun kita laksanakan secara bertahap,” pungkasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*